Wawasan Nusantara

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. 1.      Latar Belakang

 

Negara Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia

Setiap bangsa mempunyai cita-cita baik tertulis atau tidak. Cita-cita tersebut sangat penting peranna bagi suatu bangsa karena dapat memberi gairah hidup serta memberi arah dalam penentuan tujuan nasional. Cita-cita bangsa indonesia tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke dua yaitu sebagai berikut:

“Dan perjuanganpergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentaosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang mrdeka bersatu berdaulat adil dan makmur.

Bangsa Indonesia sadar bahwa kemerdekaan bukanlah tujaun dalam perjuangan bangsa, melainkan merupakan alat untuk mewujudkan negara Indonesia ang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berdasarkan cita-cita tersebut ditentukan tujuan nasional bangsa indonesia yang rumusannya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea empat yaitu :

  1. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia ang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
  2. Untuk memajukan kesejahteraan umum
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial .

Dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut ada tiga faktor penentu yang harus diperhatikan, yaitu faktor geografi, manusia, dan lingkungan. Terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional tersebut bergantung bagaimana bangsa Indonesia memanfaatkan lingkungan geografis, sejarah, dan kondisi sosial budaya, serta bagaimana bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya. Untuk itu Wawasan nusantaralah yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya .

 

  1. 2.      Rumusan Masalah
    1. Bagaimanakah pengertian dari Wawasan Nusantara
    2. Bagaimanakah Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Pembangunan Nasional ?
    3. Bagaimanakah Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara

 

  1. 3.      Tujuan
    1. Untuk mengetahui tentang Wawasan Nusantara
    2. Untuk mengetahui Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Pembangunan Nasional
    3. Untuk mengetahui  Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.    Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan artinya pendangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Selain menunjjukan kegiatan untuk mengetahui arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, wawasan juga mempunyai pengertian menggambarkan cara pandang , cara tinjau, cara melihat atau cara tanggap indrawi. Kata Nasional menunjukkan kata sifat atau ruang lingkup. Bentuk kata yang berasal dari istilah nation itu berarti bangsa yang telah mengidentifikasikan diri ke dalam kehidupan bernegara atau secara singkat dapat dikatakan sebagai bangsa yang telah menegara. Nusantara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara Benua Asia Benua Australia.

Wawasan nusantara merupakan  “cara pandang ” suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Wawasan merupakan penjabaran dari filsafat bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis suatu bangsa, serta sejarah yang pernah dialaminya. Esensinya, ialah bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.

Dengan demikian wawasan nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945 , yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati , cara bersikap, cara berfikir , cara bertindak, cara bertingkahlaku bangsa indonesia sebgai interaksi proses psikologi, sosiokultural, dengan aspek astagatra (kondisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan penduduk serta ipoleksosbudhankam)

Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:

  1. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.
  2. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial“.

 

Fungsi Wawasan Nusantara :

  1. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
  2. Wawasan nusantara sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
  3. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik – titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI.

 

  1. B.     Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Pembangunan Nasional

 

Secara konstitusional, wawasan nusantara dikukuhkan dengan kepres MPR No. IV/MPR/1973, tentang  Garis Besar Halauan Negara Bab II Sub E. Pokok-pokok  wawasan nusantara dinyatakan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara mencakup hal-hal berikut ini.

Pertama, perwujudan kepulauan sebagai satu kesatuan politik memiliki arti bahwa (i) kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupkam satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa, (ii) bangsa indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya , (iii) secara psikologis, bangsa indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad di dalam mencapai cita-cita  bangsa, (iv) pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya, dan (v) seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum ang mengabdi kepada kepentingan nasional.

Kedua, perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan sosial dan budaya memiliki arti bahwa (i) masyarakat indonesia adalah satu, perikihidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatna tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya kesetaraan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa dan (ii) budaya indonesia pada hakekatna adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan perkembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh indonesia.

Ketiga, perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki arti bahwa (i) kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa , dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia  merata di seluruh wilayah tanah air serta (ii) tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.

Keempat, perwujudan kepulauan nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan dan keamanaan amemiliki arti bahwa (i) ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara serta (ii) tiap-tiap warga negara mempunyai hak san kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara.

Dengan ditetapkannya rumusan wawasan nusantara sebagai ketetapan MPR, wawasan nusantara memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua penyelenggaraan negara, semua lembaga  kenegaraan dan kemasyarakatan, serta semua warga negara indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap rumusan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan nasional harus mencerminkan hakikat rumusan wawasan nusantara.

 

  1. C.    Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara

Ada  beberapa faktor yang melatarbelakangi pemikiran wawasan nusantara . beberapa hal yang digunakan sebagai landasan pembenaran adanya konsep wawasan nusantara antara lain sebagai berikut :

  1. Faktor geografis

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil

diantaranya, sejumlah 6.044 pulau sudah diberi nama. Hanya kurang lebih 3.000 pulau sudah diberi nama. Hanya dengan flora dan faunanya . di bumi indonesia terdapat kekayaan alam yang melimpah terutama bahan-bahan vital dan strategis seperti minyak bumi , timah, besi , beauksit, mangaan , batubara.

GBHN menggariskan bahwa jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Apabila dapat dibina dan dikembangakan sebgai tenga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar. Sebaliknya apabila tidak dibina dengan baik akan menjadi beban negara.

Kepulauan indonesia dengan seluruh perairan dipandang oleh bangsa indonesia sebagai satu kesatuan utuh, tidak terpisah-pisah satu pulau dengan pulau lainnya. Cara pandang bangsa tersebut telah lama dipahami dan dihayati , sehingga dalam menyebut tempat hidupnya atau tumpah darahnya pun digunakan istilah tanah air . istilah ini mempunyai pengertian bahwa bangsa indonesia tidak pernah memisahkan antara tanah dan air atau tidak memisahkan antara daratan dan lautan. Daratan dan lautan merupakan satu kesatuan yang utuh. Laut dianggap sebagai pemersatu bukan pemisah antara pulau satu dengan lainnya.

  1. Faktor Geopolitik

Istilah Geo memiliki arti ‘bumi’. Jadi, geopolitik adalah politik yang tidak terlepas dari pengaruh kondisi geografis dari bumi yang menjadi wilayah hidupnya. Istilah geopolitik (geopolitics) adalah singkatan dari geographical politics, yang dicetuskan oleh Rudolf Kjellen. Kjellen mencetuskan istilah tersebut dalam rangka mengemukakan suatu sistem politik yang mnyeluruh, yang terdiri atas geopolitik, demopolitik (penduduk untuk kepentingan politik), ekonomipolitik, sosiopolitik dan kratopolitik (kekuasaan untuk kepentingan politik)

Bermula seorang  ahli geografi bernama Frederich Ratzel mendalami biologi untuk memperluas cakrawala wawasannya, yang kemudian dia berpendapat bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang  hidup sebagai tempat naungannya sehingga organisme dapat tumbuh dengan subur. Teorinya dikenal dengan teori organisme atau teori biologis (teori organisme biologis). Pendapat Ratzel  mendapat perhatian Rudolf Kjallen yang menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatau organisme, bukan hanya mirip pendapat ratzel. Pandangan Ratzel dan kjallen kemudian dikembangkan oleh Karl Haushofer. Haushofer melihat bahwa geopolitik-lah yang mencakup seluruh sistem politik Kjellen. Houshofer memberi arti geopolitik sebagai (i) doktrin negara di bumi , dan (ii) landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup suatu organisme negara untuk mendapatkan ruang hidupnya.

Karl Houshofer mengembangkan geopolitik tersebut dan diwujudkannya dalam beberapa istilah dan pandangan berikut ini :

  1. Lebensraum (ruang hidup), dengan mengambil istilah dari Ratzel, yang berarti bahwa manusia sama dengan organisme yang memerlukan ruang  hidup. Jika jumlah penduduk suatu negara lebih banyak dibandingkan luas wilayahnya, negara tersebut harus memperluas ruang hidupnya agar segala kebutuhannya tercukupi. Oleh karena itu, negara harus mengusahakan kebutuhan hidup bagi penduduknya.
  2. Auatarki, yaitu cit-cita untuk memenuhi kebutuhan negara sendiri tanpa menggantungkan diri pada negara lain. Hal ini mungkin bisa dilakukan jika wilayah negara itu cukup luas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya . berdasarkan pemikiran inilah lahirnya konsep-konsep pan-region (suatu wilayah) yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori Lebensraum dan Autarki . Dalam menyusun konsepsinya, Haushofer memandang dunia cukup dibagi menjadi 4 pan-region,  yaitu sebagai berikut :
    1. Pan- Amerika, yaitu “suatu perserikatan wilayah” yang paling alami karena terpisah dengan negar a lain oleh samudera dan Amerika Serikat “dianggap” sebagai pemimpinnya.
    2. Pan-Era Afrika, yaitu wilayah yang akan “dikuasai” oleh jerman . wilayahnya bukan hanya negara-negara kecil di Eropa , melainkan negara-negara besar seperti Prancis dan Italia berada dalam jangkauan kekuasaannya, Rusia disarankan untuk membuat pan-region sendiri, sedang Inggris dibiarkan “mengambang”
    3. Pan-Rusia, yaitu suatu wilayah yang meliputi Uni Soviet dan India yang dikuasai oleh Rusia.
    4. Pan-Asia, yaitu bagian timur Benua Asia, Australia, dan kepulauan di antaranya “dipimpin” oleh Jepang. Pan region  ini oelh Jepang dinamakan “Lingkungan Kemakmuran bersama Asia Timur Raya”.

Tujuan Karl Houshofer mengemukakan teori geopolitik ini ialah untuk menyiapkan upaya justifikasi atau landasan pembenaran negara jerman untuk mengembangkan politik eskspansionisme dan rasialisme.

Mengenal teori geopolitik , bangsa Indonesia tidak sependapat dengan cara b erfikir Karl Houshofer yang mengarah ke ekspasionisme dan rasialisme. Namun dalam hal ini bangsa Indonesia berdasarkan pada pertimbangan kondisi dan konstalasi geografi wilauah Indonesi a sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan cita-citanya dan tujaun nasionalnya. Landasan pemikiran tentang geopolitik bangsa Indonesia adalah falsafah pancasila yang penerapannya tidak mengandung ekpansionisme dan kekerasan yang tercantum dalam tujuan nasional bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat, yaitu dunia yang tertib , dunia yang damai, dan keadilan sosial.

Selain teori geopilitik di atas masih ada beberapa teori yang lain seperti dikemukakan berikut :

  1. Wawasan Benua

Teori ini dikemukakan oleh Sir Halford Me Kender. Isi teorinya mengenala konsep kekuatan di darat atau Wawasan Benua ialah bahwa barang siapa menguasai “daerah jantung” (Eropa Timur dan Rusia atau daerah poros/pivot area), ia akan menguasai pulau dunia (Eropa, Asia dan Afrika), yang pada akhirnya menguasai dunia.

  1. Wawasan Bahari

Teori ini dikemukakan oleh Sir Walter Releigh dan A.T. Mahan yang mengemukakan bahwa barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan dan barang siapa menguasai perdagangan akan menguasai kekayaan dunia, sehingga dunia akan dikuasainya.

  1. Wawasan Dirgantara

Teori Wawasan Dirgantar atau konsep kekuatan di udara dikemukakan oleh W.Michael, A. Saversky, G. Douchet dan J.F.C. Fuller. Mereka berpendapat bahwa kekuatan di udara merupakan daya tangkal yang paling ampuh terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan musuh di kandangnya  sendiri, agar tidak mampu lagi bergerak untuk menyerang.

  1. Wawasan Kombinasi

Wawasan Kombinasi dikemukakan oleh N.J. Spijkman yang menghasilkan teori daerah batas (rimland). Teori ini banyak dipakai oleh negarawan ahli geopolitik dan strategi untuk menyusun kekuatan bagi negaranya.

Sejauhmana pengaruh “wawasan-wawasan kekuatan ” terhadap  bangsa Indonesia ? Dalam sejarah Indonesia, Indonesia pernah terpengaruh “wawasan-wawasan kekuatan” tersebut di atas. Sebelum tahun 1966, zaman orde lama angakatan perang RI terpengaruh oleh wawasan-wawasan tersebut sehingga lahirlah (i) Angkatan Darat yang menganut Wawasan Benua, yang dirumuskan dalam Doktrin Tri Ubaya Sakati , (ii) Angkatan Laut yang menganut Wawasan Bahari, yang dirumuskan ke dalam doktrin Eka Gasana Jaya, (iii) Angakatan Udara yang menganut wawasan Swa Buana Paksa, dan (iv) POLRI yang menganut doktrin Tata Tentrem Kartaraharja.

Adanya wawasan yang berbeda-beda itu membawa persaingan antar angkatan secara tidak sehat, sehingga sapat diadu  domba oelh G 30 S/PKI. Untuk mengatasinya diadakan suatu upaya menyusun doktrin yang menyangkut ke empat matra (POLRI termasuk ABRI). Upaya ini dilakukan pada tahun 1966 dalams eminar Hankam yang berhasil menyusun doktrin Catur Dharma Eka Kharma. Pada tahun 1966 pertama kali dikumandangkan istilah wawasan nusantara sebagai wawasan hankamnas. Kemudian wawasan nusantara ditingkatkan menjadi wawasan nasional Indonesia, sehingga wawasan hankamnas menjadi bagian dari wawasan nusantara.

  1. Faktor Geostrategi

Indonesia berada pada posisi silang dunia yang sangat strategis. Posisi silang demikian membawa pengaruh kehidupan terhadap bangsanya. [engaruh tersebut dapat merupakan pengaruh yang baik dan buruk. Negara harus lebih mempertimbangkan dan memperhatikan pengaruh-pengaruh yang tidak menguntukan, lebih-lebih jika posisi silang Indonesia ini dikaitkan dengan sumber-sumber kekayaan alamnya, maka bahaya/ ancaman dri luar akan lebih besar lagi. Posisi silang Indonesia jika kita kaji lebih dala, ternyata tidak hanya bersifat fisik-geografis belaka, tetapi juga bersifat sosial-politik seperti berikut :

  1. Secara demografis, pendidikan di sebelah selatan jarang (Australia), sedang di sebelah utara cukup padat (RRC)
  2. Secara ideologis , terletak di antara liberalisme di Selatan dan Komunisme di utara, antara liberal di Selatan dan sistem diktator proletariat di utara.
  3. Secara politis, sistem demokrasi liberal di selatan, dansistem diktator ploretariat di utara
  4. Secara ekonomis, terletak di antara sistem ekonomi kapitalis di selatan dan sistem ekonomi sosialis (terpusat) di utara.
  5. Secara sosial, terletak di antara individualisme di selatan dan sosialisme di utara
  6. Secara budaya, terletak di antara kebudayaan barat di selatan dan kebudayaan timur di utara
  7. Secara hankam, terletak di antara pertahanan marintim di selatan dan pertahanan kontinentl di utara.

Keberadaan Indonesia pada posisi silang menimbulkan proses akulturasi yang menjadikan bangsa indonesia seperti sekarang ini, baik kehidupan sosial, religi , bahasa, maupun budayanya .Dipiha lain pada posisi tersebut memberikan dua alternatif yang harus diambil oleh bangsa Indonesia yaitu (i) terus menerus menjadi objek lalulintas kekuatan dan (ii) ikut serta mengatur “lalu-lintas” kekuatan dalam arti berperan sebagai subyek. Hal ini bila dihubungkan dalam bercaturan politik luar negeri yang bebas aktif. Pengaruh-pengaruh buruk dari posisi silang harus dihadapi dan diatasi , untuk itu diperlukan suatu konsep ketahanan nasional yang dilandasi wawasan nusantara.

  1. Historis dan Yuridis Formal Wawasan Nusantara

Untuk memahami proses pemikiran tentang wawasan nusantara perlu diadakan pendekatan secara historis dan yuridis. UUD 1945 Tidak menentukan secara tegas mengenai batas-batas wilayah RI. Oleh karena itu, kita mengacu pada pasal II Aturan Pancasila UUD 1945 yang menyatakan bahwa  segala badan negara dan Peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Pada zaman Hindia Belanda, pada Tahun1939, keluarlah Ordenazie (setingkat UU )tentang Teritorial Zee en Maritieme Krengen Ordenantie (ordenasi tentang lautan teritorial dan wilayah marintim ). Dengan ordenansi itu ditentukan bahwa setiap pulau mempunyai batas wilayah sendiri-sendiri dengan lebar 3 mil laut. Hal ini berarti di antara pulau-pulau terdapat rongga pemisah oleh “air lautan” sehingga air merupakan pemisah. Dengan Nusatenggara, Kepulauan Maluku dan Papua terdapat lautan bebas yang dikenal dengan lautan internasional, sehingga kapal-kapal asing dapat bergerak bebas di lautan tersebut . hal demikian tentu tidak menguntungkan bagi engara kepulauan yang berdaulat seperti  Indonesia . berarti kapal-kapal perang asing (termasuk Belanda) dapat berlaar bebas dari Belanda menuju Papua (irian jaya ) yang pada waktuitu masih dijajahnya, sehingga sangat merugikan dari aspek keamanan nasional.

  1. Deklarasi Juanda

Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah RI Mengeluarkan “Deklarasi Juanda” yang di gunakan untuk menggatikan Ordenasi wilayah territorial laut produk pemerintahan belanda. Pada hakikatnya Deklarasi Juanda menerapkan “Asas Kepulauan” yang memandang kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan utuh tidak terpisahkan , yang mengganti “asas pulau” yang di anut pada zaman Hindia Belanda. Kemudaian deklarasi tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 yang isinya sebagai berikut :

(1) Perairan Indonesia adalah lautan wilayah beserta peraiaran pedalaman (perairan wilayah nusantara)

(2) Laut wilayah territorial Indonesia selebat 12 mil laut dari pulau-pulau terluar yang dihubungkan dengan garis lurus antara pulau satu dengan pulau lainnya.

(3) Apabila ada selat yang lebarnya kurang dari 24 mil laut dari NKRI tidak merupakan satu – satunya Negara tepi( disebelah wilayah RI ada negara tetangga ), maka batas wilayah laut RI ditarik pada tengah selat.

(4) Perairan pedalaman (perairan nusantara) adalh semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis dasar.

(5) Hak lintas laut damai kapal perang asing diakui dan dijamin sepanjang tidak menggangu keamanan dan keselamatan Negara/bangsa Indonesia.

Implikasi positif (klaim) Wawasan Nusantara yang tercantum dalam UU No. 4/PRP/1960 Ialah sesuai dengan Ordenasi 1939 wilayah Hindia Belanda hanaya seluas 2.027.087 Km2 berdasarka “asa pulau” wilayah RI menjadi bertambah 3.166.163 Km2 wilayah perairan pedalaman / perairan wilayah nusantara, hingga berdasrkan klaim tersebut luas wilayah RI menjadi 5.1193.250 Km2 ( terdiri dari lautan dan daratan ). Meskipun bertanbah wilayah berwujud perairan, namun mengandung kekayan alam.

Ketentuan yang ada pada undang-undang tersebut merupakan perwujudan makna dari alenia 4 Pembukaan UUD 1945 apabila dihubungkan dengan pasal 1 ayat(1) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk Republik”. Lebih penting dari itu adalah bahwa Deklarasi Juanda 1957 merupakan titik pangkal lahirnya klain wawasan nusantara yang merupakan konsepsi kewilayahan.

Penentuan garis batas Indonesia dengan menggunakan jalan menghubungkan pulau-pulau terluar dengan garis lurus antara pulau satu dengan pulau lainya adalah mengikuti jurisprodensi yang dikeluarakan mahkamah Internasional di Den Haag tahun 1951, yaitu tentang putusan sengketa perairan antara norwegia dan Inggris tahun 1939 (Anglo- Norwegian Fhisheries Case ), putusanyadikenal dengan istilah (sebutan) “ poin to poin theory”.

Menganal “lau-lintas damai” diatur dalam PP Nomor 8.1962 dan di jabarkan dalam kepres Nomor 16/1971 tentan izin berlayar bagi kapal asing sipil oleh Menteri Perhubungan dan bagi kapal asing militer harus mendapatkan izin dari Menteri Pertahanan keamanan.

 

  1. Konsep Landasan Kontinen

Indonesia dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, baik di daratan, di bawah tanah, maupun yang berada di perairan Indonesia. Utntuk melealisir pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan dalam dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat telah dikeluarakanUU No. 44/ 1960 tentangPertambangan Minyak dan Gas Bumi” Serta UU No. 11/1967 tentang “ Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan”. Meskipun telah dikeluarkan perundang-undangan tersebut di atas, untuk lebih memperluas ruang lingkup dan lebih berhasil guna Pemerintah RI pada tanggal 17 Februari 1969 mengeluarkan pengumuman tentang “ Deklarasi Landas Kontinen Indonedia”. Deklarasi tersebut kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1/1973 tentang “ Landasan Kontinen Indonesia”, yang merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Sudah menjadi pendapat banyak Negara bahwa landas kontinen merupakan suatu kelanjutan dari daratan, sehingga wajar sumberkekayaan alam yang terdapat di bawah landas kontinen tersebut merupakan hak eksklusif Negara yang bersangkutan. Deklarasi tersebut sesuai dengan kebiasaan  praktik Negara yang di benarkan pula oleh Hukum Internasional, yaitu bahwa suatu negara pantai mempunyai penguasaan dan yurisdiksi yang eksklusif atas kekayaan mineral dan kekayaan lainya dalam dasr laut dan tanah di bawahnya pada landasn kontinen sampai kedalam 200 meter. Untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam Deklarasi Juanda tersebut, Pemerintah RI telah menyelesaikan soal-soal tentang garis landas kontinen tadi RI mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di landas seluas lebih kurang 800.00 mil persegi.

c. Konsepsi Zone Ekonomi EKSKLUSIF (ZEE) 200mil

Didorong oleh kemajuan ilmu pengtahuan dan teknologi, terutama dalam bidang penambangan dan kekayaan alam hayati, serta adanya peningkatan jumlah penduduk dunia maka Negara berusaha memenuhi kebutuhan manusia demi kelestarian hidup bangsa. Tanpa mengadakan ekspansi kewilayahan terhadap wilayah wilayah daratan negara lain, Negara-negara pantai memanfaatkan perairan/ lautan seluas mungkin, yaitau 200 mil laut apabila tidak berhadapan dengan Negara lain.

Saat ini telah ada lebih kurang 90 negara yang mengelurkan pernyataan tentang ZEE,yang sering di sebut “Zone Perikanan”. Indonesia adalah Negara kepulauan yang sebagian besar berbatasan dengan lauatan sering dihadapkan pada tindakan sepihak oleh Negara-negara asing yang kapal- kapalnya masuk perairan wilayah Indonesia untuk” menguras” ikan. Oleh karenanya, seperti negara-negara pantai lainya yang telah mengumumkan ZEE, Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 mengumumkan tentang” DeklarasiZone Ekonomi Eksklusif Indonesia”, yang di kukuhkan dengan UU No. 5 Tahun 1983. Di dalam ZEEI kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional sert5a kebebasan pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut dijamin sesuai hukum internasional.

d. Ruang Angkasa

Kalau kita membagi secara horizontal maka kita akan menghadapi bats wilayah di darat dan di laut, tetapi kalau kita membagi secara vertikal kita akan menghadapi “batas” di ruang angkasa, di dasar laut, dan di tanah di bawahnya. Apabila kita sebelumnya telah membicarakan tentang matra daratan dan matra lautan, sekarang akan dibahas matra udaranya.

Membicarakan matra udara terasa penting terutama telah ditemukan pesawat terbang ditambah lagi dengan kemajuan IPTEK yang lain. Dalam meneraokan Hukum Angkasa terdapat juga beberapa aliran yang perlu di pertimbangkan.

Pertama, ialah Teori Udara Bebas yang meliputi (i) kebebasan ruang tanpa batas yang artinya dapat dipergunakan oleh siapapun sehingga tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara dan (ii) kebebasan ruang terbatas yang terdiri atas dua ketentuan berikut : (a) Negara kolong berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatan  dan (b) Negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah tertentu .

Teori yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara haruslah terbatas adalh sebagai berikut.

  • Teori Keamanan

Fauchille menyatakan bahwa negara mempunyai kedaulatan wilayah udara di batasi dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan. Pada tahun 1901 batas keamanan di tentukan dengan ketinggian 1.500 m, tetapi pada tahun 1910 diubah menjadi 500m.

  • Teori Penguasaan Cooper

Pada tahun 1950 Cooper menyatakan bahwa kedaulatan negara ditenyukan oleh kemampuan Negara yang bersangkutan dalam menguasai ruang udara di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah. Teori ini menguntungkan bagi Negara-negara yang memiliki teknologi tinggi (canggih), sebaliknya merugikan bagi Negara-negara berkembang.

 

  • Teori Udara Schachter

Schachter menyatakan bahwa wilayah udara hendaknya sampai suatu ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengankat atau mengapungkan balon /pesawat udara. Pada saat ini ketinggian tersebut lebih kurang 30 mil dari muka bumi.

Kedua, ialah Teori Negara Berdaulat di Udara. Belum ada kesepakatan di forum internasional mengenai teori ini. Mengenai airspace (ruang angkasa) masih sering menimbulkan salah pengertian batas jarak ketinggian di ruang uadar, yaitu dari mana awal mengukurnya; apakah diukur dari permukaan laut atau titik tertinggi(puncak gunung) negara tersebut. Bagi Indonesia wilayah dirgantara (ruang angkasa dan antariksa) termasuk orbit geostasiosfer adalah dengan jarak lebih kurang 36.000km diukur dari titik gunung tertinggi di Indonesia.

 

 

BAB II

KESIMPULAN

 

 

Wawasan nusantara adalah sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 .Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia menurut Houshofer memberi arti geopolitik sebagai doktrin negara di bumi  dan landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup suatu organisme negara untuk mendapatkan ruang hidupnya. Jadi wawasan nusantara sebagai geopilitik indonesia ini,  mempelajari tentang politik yang tidak terlepas dari pengaruh kondisi geografis dari bumi yang menjadi wilayah hidupnya, mempelajari suatu sistem politik yang mnyeluruh, yang terdiri atas geopolitik, demopolitik (penduduk untuk kepentingan politik), ekonomipolitik, sosiopolitik dan kratopolitik (kekuasaan untuk kepentingan politik).

 

 

Daftar Pustaka

 

Sunarso, dkk. (2008). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : UNY Press

http://fanziprasetia.blog.com/2011/05/10/wawasan-nusantara/ diakses tanggal 20 februari 2012  jam 8.49

 

 

 

About awanadec99

reserved

Posted on 19 Desember 2012, in Pendidikan, Pengetahuan. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. Reblogged this on frilia wg.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s